LITERASIKEUANGAN.COM — Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto meminta perombakan ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang dilakukan era Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dibatalkan. Permintaan itu muncul setelah sejumlah nama dinilai masuk tanpa melewati proses assessment talent management. Langkah ini menandai tarik-menarik kebijakan internal di Kemenkeu setelah pergantian menteri.
Bimo menyampaikan permintaan pembatalan itu bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama. Perombakan yang dipersoalkan menyasar pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional, hingga pejabat pada Unit Organisasi Non Eselon Kemenkeu.
Menurut Bimo, sejumlah nama masuk tanpa mengikuti proses assessment talent management. "Itu kan usulan kita rotasi itu, cuma memang ada beberapa yang nama-nama 'ajaib' yang tidak ikut proses assessment talent management," ujar Bimo di Kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan, Rabu (16/9).
Alasan Bimo dan Djaka Minta Perombakan Ditunda
Bimo menilai masuknya nama-nama tanpa assessment memberi sinyal buruk bagi pegawai yang mengikuti seluruh tahapan seleksi. Ia menyebut para pejabat yang melompati proses tersebut akan dibatalkan dari daftar dan dikembalikan ke posisi semula.
"Itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan, karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang ikut susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management," tegasnya.
Bimo memastikan pejabat yang tidak memenuhi syarat dibatalkan, sementara nama lain tetap pada posisinya. Ia juga membenarkan permintaan pembatalan berkaitan dengan pernyataan Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Menkeu Suahasil Masih Pelajari Keputusan Purbaya
Suahasil Nazara menyatakan masih mempelajari proses dan keputusan yang dilakukan Purbaya, termasuk pelantikan sejumlah pejabat. Ia menunggu masukan seluruh unit eselon I Kemenkeu sebelum menentukan langkah lanjutan.
"Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi," ujar Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (16/9).
Menurut Suahasil, penunjukan pejabat di Kemenkeu melalui sejumlah tahapan dan dilakukan lintas unit. Hal itu diperlukan karena ada posisi yang menuntut koordinasi antarunit eselon I.
"Ini saya masih sekarang mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon I. Karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit," katanya.
Purbaya Sebut Perombakan Jadi Pemicu Pencopotan
Purbaya Yudhi Sadewa menilai keputusannya merombak ratusan pejabat Kemenkeu turut menjadi pemicu pencopotannya sebagai menteri. "Sebagian iya (karena perombakan pejabat tersebut)," ujar Purbaya usai serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (15/9).
Purbaya menepis spekulasi bahwa pemecatannya dilatarbelakangi gesekan internal dengan anak buah di Kemenkeu. Ia menegaskan pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
"Enggak ada gesekan. Yang jelas itu (pergantian menteri) hak prerogatif presiden yang presiden sudah putuskan setahun ini udah cukup," ujar Purbaya.
Apa Dampaknya bagi Reformasi Birokrasi Kemenkeu
Permintaan pembatalan ini menyorot dua direktorat jenderal yang paling terdampak, yakni DJP dan DJBC. Keduanya merupakan unit pengumpul penerimaan negara yang menjadi penopang utama APBN.
Bimo menegaskan Suahasil berkomitmen menjalankan talent management dan reformasi birokrasi dengan baik. Namun keputusan akhir soal nasib ratusan pejabat yang sudah dilantik masih menunggu hasil telaah Menkeu bersama seluruh eselon I.
