LITERASIKEUANGAN.COM — Amerika Serikat menyetujui permohonan visa bagi delegasi Iran yang akan menghadiri Sidang Umum PBB di New York pekan depan. Persetujuan itu disertai pembatasan pergerakan bagi para pejabat Iran selama berada di wilayah Amerika Serikat, menurut pernyataan Departemen Luar Negeri AS. Keputusan ini menandai babak baru ketegangan diplomatik antara Washington dan Teheran di forum multilateral.
Pembatasan itu mencakup wilayah pergerakan yang dibatasi hanya di sekitar markas PBB dan area tertentu di Manhattan. Aturan serupa memang lazim dikenakan AS terhadap delegasi negara-negara yang hubungannya tegang dengan Washington.
Mengapa AS Tetap Mengeluarkan Visa Meski Hubungan Memanas
Sebagai negara tuan rumah markas PBB, AS terikat Perjanjian Markas Besar 1947 yang mewajibkan pemberian akses bagi perwakilan negara anggota. Kewajiban itu berlaku terlepas dari kondisi hubungan bilateral kedua negara.
Washington berkali-kali memakai kewenangan administratif untuk memperketat syarat visa. Pembatasan wilayah gerak menjadi instrumen yang paling sering dipakai, karena tidak melanggar komitmen akses dasar ke PBB.
Teheran sebelumnya menuduh AS mempersulit kehadiran delegasinya di forum-forum PBB. Tuduhan itu disampaikan melalui surat resmi ke Sekretariat PBB pada beberapa kesempatan.
Siapa yang Akan Hadir dan Apa Agendanya
Delegasi Iran dijadwalkan menghadiri rangkaian Sidang Umum PBB tingkat tinggi yang berlangsung pekan depan. Presiden Iran dijadwalkan menyampaikan pidato di forum debat umum, meski rincian kehadiran pejabat tingkat tinggi belum dipastikan.
Agenda utama delegasi Iran mencakup isu program nuklir, sanksi ekonomi AS, dan situasi kawasan Timur Tengah. Isu-isu itu menjadi pokok pembicaraan dalam beberapa sesi bilateral di sela sidang.
Sejumlah negara Eropa dan Asia dilaporkan menjadwalkan pertemuan terpisah dengan delegasi Iran. Pertemuan itu membahas upaya menghidupkan kembali jalur diplomasi yang sempat macet.
Pembatasan yang Dikenakan dan Reaksi Teheran
Pembatasan pergerakan biasanya mencakup larangan keluar dari radius tertentu di sekitar markas PBB. Delegasi juga dibatasi mengakses fasilitas di luar area yang disetujui otoritas AS.
Pemerintah Iran belum memberikan pernyataan resmi soal pembatasan terbaru. Namun, dalam surat-surat sebelumnya ke PBB, Teheran menyebut praktik itu sebagai pelanggaran semangat Perjanjian Markas Besar.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran sebelumnya menegaskan bahwa negaranya tetap akan hadir di setiap forum multilateral. Kehadiran itu disebut sebagai hak yang dijamin piagam PBB.
Konteks Ketegangan AS-Iran di PBB
Ketegangan kedua negara sudah berlangsung lama, terutama sejak AS keluar dari kesepakatan nuklir 2015. Sanksi ekonomi yang diberlakukan Washington sejak saat itu membatasi sektor minyak dan perbankan Iran.
Forum Sidang Umum PBB menjadi salah satu dari sedikit ruang di mana delegasi Iran bisa bertemu langsung dengan pejabat AS. Pertemuan semacam itu biasanya berlangsung tertutup dan tanpa agenda resmi.
Sejumlah pengamat menilai pembatasan visa adalah pesan politik, bukan sekadar prosedur administratif. Pesan itu ditujukan agar Teheran membatasi aktivitas diplomatiknya di luar forum resmi.
Yang ditunggu sekarang adalah apakah pertemuan bilateral di sela sidang benar-benar terjadi. Sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi dari kedua pihak soal jadwal pertemuan.