CORE: Dampak BBM Nonsubsidi Terbatas ke Inflasi dan Daya Beli

CORE: Dampak BBM Nonsubsidi Terbatas ke Inflasi dan Daya Beli
ILUSTRASI. BBM Non subsidi [FOTO: NET].

JAKARTA — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi pada September 2026 diperkirakan akan lebih dirasakan oleh kelompok konsumen menengah ke atas dibandingkan masyarakat secara umum.

Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak mengatakan, penyesuaian harga BBM nonsubsidi bulan ini mengacu pada formula pemerintah yang dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya ialah volatilitas harga minyak mentah dunia, pergerakan crack spread diesel global, serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Ishak menilai dampak kenaikan harga terhadap inflasi maupun daya beli secara keseluruhan relatif terbatas karena mayoritas masyarakat masih menggunakan Pertalite dan solar bersubsidi.

"Karena itu, dampak utama terkonsentrasi pada segmen konsumen menengah-atas serta armada logistik komersial yang menggunakan BBM non-subsidi," jelasnya, Selasa (1/9/2026).

Meski demikian, dia mengingatkan adanya risiko lanjutan berupa peningkatan biaya operasional industri yang dapat memicu kenaikan ekspektasi inflasi. Potensi kenaikan harga barang dan jasa terutama terjadi melalui jalur distribusi logistik.

"Lonjakan harga Dexlite sebesar 20,3% membebankan biaya operasional angkutan barang dan alat berat, yang secara bertahap berisiko menaikkan harga barang di tingkat konsumen akhir," jelasnya.

Per September 2026, harga Dexlite naik Rp4.000 per liter menjadi Rp23.700 dari sebelumnya Rp19.700 per liter.

Sementara itu, Ishak memperkirakan tarif transportasi publik tidak akan terdampak sehingga tarif bagi masyarakat tetap cenderung stabil.

Untuk meredam dampak kenaikan harga, Ishak menyarankan pemerintah memperkuat strategi penanganan melalui komunikasi yang transparan mengenai alasan penyesuaian harga agar spekulasi pasar dapat diminimalkan.

"Juga, melakukan mitigasi migrasi konsumen dengan pengawasan ketat potensi peralihan penggunaan BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi guna menjaga kuota APBN," lanjutnya.

Selain itu, pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan insentif yang terukur bagi armada distribusi barang guna menjaga stabilitas harga dalam rantai pasok. Penguatan sinergi kebijakan moneter dan fiskal juga diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sebagai salah satu faktor pembentuk harga BBM.

"Sementara dalam jangka menengah panjang, pemerintah perlu mendorong peningkatan produksi migas domestik dan peningkatan adopsi Energi Baru Terbarukan (EBT)," tandas Ishak.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index