JAKARTA - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) mendorong adanya kelonggaran bagi pekebun dalam mengikuti Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Kemudahan tersebut dipandang krusial guna mempercepat regenerasi kebun sawit rakyat yang telah berumur uzur sekaligus mendongkrak hasil produksi.
Head of International Relation Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP APKASINDO) Djono Albar Burhan mengungkapkan, Program PSR yang dijalankan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) telah memberi banyak faedah bagi pekebun sawit rakyat.
Menurut pandangannya, agenda tersebut menjadi momentum tepat bagi pekebun dalam melakukan pembaharuan tanaman sekaligus mengoptimalkan produktivitas lewat pemanfaatan benih bersertifikat serta penerapan manajemen kebun yang lebih baik.
"Tentunya kami petani sawit sangat terbantu dengan program peremajaan. Di tengah produktivitas yang menurun saat umur tanaman sawit sudah di atas 25 tahun dan juga produktivitas di bawah 10 ton per hektare per tahun, peremajaan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan produktivitas," paparnya dalam keterangannya, Sabtu (15/8).
Djono memandang, percepatan PSR wajib disokong lewat simplifikasi ataupun keringanan syarat bagi pekebun rakyat. Pasalnya, hambatan administratif serta keabsahan lahan masih menjadi kendala utama dalam implementasi program tersebut.
Ia menaruh harapan agar pemerintah sanggup menggalang sinergi lintas instansi, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, agar pekebun semakin gampang mengakses Program PSR.
"Perlu ada kepastian berusaha bagi para petani sawit karena saat ini masih ada isu-isu terkait dengan legalitas lahan," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Studi Sawit IPB University Prof Budi Mulyanto menyatakan percepatan PSR mendesak dilakukan lantaran mayoritas perkebunan sawit rakyat telah memasuki usia lanjut, yakni 25 tahun atau lebih.
Situasi itu mengakibatkan hasil panen merosot serta berisiko mengganggu pasokan bahan baku bagi sektor industri sawit nasional.
Menurut Budi, kondisi tersebut pun patut memperoleh perhatian seiring dengan kemajuan program hilirisasi sawit. Sebab, penguatan industri hilir wajib diiringi ketersediaan bahan baku dari sektor hulu.
"Peremajaan sawit ini sangat penting. Saat ini hampir 50 persen sawit Indonesia itu merupakan sawit rakyat dan sebagian besar tanaman sudah tua. Kalau tidak diremajakan maka bagaimana kita bicara program hilirisasi? Karena produksi menentukan hilirisasi," katanya.
Budi menuturkan salah satu metode guna mengakselerasi penerapan PSR adalah melalui kebijakan afirmatif bagi pekebun sawit rakyat. Kebijakan tersebut utamanya diperlukan guna menuntaskan kendala administratif dan keabsahan lahan yang selama ini kerap merintangi pekebun tatkala mengikuti program peremajaan.
"Percepatan program peremajaan sawit rakyat membutuhkan kebijakan afirmatif terkait dengan masalah legalitas lahan. Kebijakan afirmatif tersebut harus berbasiskan pada prinsip kepastian, kemanfaatan, dan keadilan," paparnya.
Di sisi lain, Budi menilai kinerja BPDP dalam pelaksanaan Program PSR sudah cukup memuaskan. Penilaian itu disandarkan pada dampak positif program terhadap pekebun rakyat, penjagaan lingkungan, hingga keberlangsungan industri sawit tanah air.
Ia pun menilai proses pencairan dana sokongan BPDP untuk program peremajaan sawit rakyat sudah dijalankan dengan prinsip kehati-hatian serta tata kelola yang akuntabel.
"Dalam memberikan dukungan pendanaan Program PSR, BPDP sudah sangat prudent. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh BPDP itu sangat penting," tegasnya.
Menurut Budi, akselerasi peremajaan kian mendesak mengingat proporsi perkebunan sawit Indonesia didominasi oleh sektor rakyat. Dengan demikian, peningkatan hasil panen sawit rakyat bakal turut menentukan ketersediaan bahan baku bagi industri nasional, termasuk dalam rangka menyukseskan agenda hilirisasi.
Sementara bagi APKASINDO, keringanan syarat serta kejelasan keabsahan lahan merupakan elemen krusial agar faedah PSR dapat dinikmati secara lebih luas oleh kalangan pekebun. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dipandang esensial demi menuntaskan berbagai hambatan yang dihadapi pekebun di lapangan.
