JAKARTA - Perampingan anak dan cucu usaha PT Pertamina (Persero) dianggap perlu diarahkan guna memperkuat ketahanan energi nasional. Berbagai sektor yang tidak bersangkutan dinilai perlu lekas dilepas.
Pengamat BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan mengutarakan penyederhanaan struktur bisnis Pertamina krusial ditindaklanjuti supaya perseroan sanggup lebih fokus menunaikan mandat menjaga ketahanan energi nasional.
"Menurut saya, perintah Presiden itu sangat penting untuk ditindaklanjuti. Saat ini, bisnis Pertamina sudah melebar ke banyak sektor, yang sebenarnya tidak relevan dengan bisnis inti atau mandatnya dalam menjaga ketahanan energi nasional," kata Herry, Rabu (12/8/2026)
Menuru Herry, perampingan perusahaan dasarnya bakal menyokong efisiensi bisnis. Memakai struktur yang lebih ringkas, Pertamina diharapkan mampu mengalokasikan investasi beserta sumber daya secara lebih fokus guna memperkuat sektor energi.
Ia menilai ketahanan energi sekurangnya mempunyai empat indikator, yakni ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, serta keberlanjutan. Melalui sisi ketersediaan dan keterjangkauan harga, Pertamina dianggap telah menjalankan perannya dengan baik.
Akan tetapi, masih ada pekerjaan rumah dari sisi keamanan, terutama peningkatan kualitas, dan keberlanjutan yang berhubungan dengan kesinambungan bahan baku.
Berdasarkan hal itu, Herry menilai Pertamina harus mengurangi perhatian terhadap usaha yang tidak bersangkutan langsung dengan ketahanan energi. Sejumlah lini seperti operator penerbangan sampai rumah sakit dinilai sanggup dilepas dari Pertamina.
"Jangan sampai disibukkan dengan bisnis-bisnis yang tidak perlu, seperti operator penerbangan, asuransi, maupun properti dan hospitality. Bisnis-bisnis yang tidak relevan itu, sebaiknya diprivatisasi saja, tidak perlu lagi digarap oleh Pertamina. Atau, Danantara ambil alih dan gabungkan dengan BUMN lain," ujarnya.
Menurutnya, fokus terhadap bisnis inti juga penting guna mengejar ketertinggalan Indonesia dalam pengembangan industri petrokimia. Herry menilai posisi Indonesia masih jauh jika dibanding negara seperti Malaysia serta Thailand.
Di samping petrokimia, persoalan impor LPG pun menjadi indikator lain yang memperlihatkan perlunya penguatan fokus Pertamina. Herry menilai ketergantungan terhadap impor LPG masih membebani anggaran pemerintah lewat subsidi, kendati Pertamina sudah mempunyai subholding gas.
"Ironisnya, Pertamina padahal sudah memiliki Sub-holding Gas," ujarnya.
Herry menuturkan keberhasilan perampingan Pertamina mestinya tidak cuma diukur dari penghematan biaya perusahaan. Indikator yang lebih krusial ialah adanya kemajuan dalam ketahanan energi nasional.
Menurutnya, peningkatan lifting minyak serta penurunan kebutuhan impor LPG bisa menjadi target konkret yang sekaligus berpotensi membantu memperbaiki kesehatan fiskal pemerintah.
"Selain itu, tentu saja, kondisi Pertamina sebagai entitas bisnis juga harus lebih sehat," katanya.
Dia menilai efisiensi sanggup menurunkan beban operasional dan keuangan Pertamina. Namun, langkah tersebut tidak serta-merta meningkatkan kapasitas produksi minyak dan gas domestik. Oleh karena itu, efisiensi perlu diikuti dengan penguatan investasi pada bisnis inti.
Memakai struktur bisnis yang lebih ramping, alokasi investasi Pertamina diharapkan kian diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi, terutama dari sisi keamanan dan keberlanjutan.
Herry menambahkan keberagaman lini usaha Pertamina selama ini membuat sumber daya perseroan tersebar ke pelbagai bidang. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengurangi fokus perusahaan dalam menjalankan mandat utamanya.
Lewat bisnis yang lebih ramping dan terarah, ia berharap investasi Pertamina sanggup lebih banyak menopang sektor energi. Pada akhirnya, ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak dan produk energi berpotensi ditekan.
