LITERASIKEUANGAN.COM — Mar'ie Muhammad mendatangi rumah pribadi Presiden Soeharto di Jalan Cendana, Jakarta Pusat, September 1989, untuk mengukur luas tanah dan bangunan. Langkah ini jadi bagian upaya Direktorat Jenderal Pajak menggenjot penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dinilai belum optimal.
Mar'ie Muhammad saat itu menjabat Direktur Jenderal Pajak. Ia datang bersama sejumlah petugas yang membawa meteran untuk mendata ulang rumah pribadi Presiden Soeharto.
Tim tersebut melakukan pengukuran langsung terhadap luas tanah dan bangunan. Harian Neraca edisi 25 September 1989 mencatat Soeharto menyambut kedatangan mereka dengan baik dan mempersilakan petugas bekerja.
Hasil Pengukuran Tiga Rumah di Cendana
Dari pengukuran itu, rumah Jalan Cendana nomor 6 tercatat memiliki lahan seluas 1.635 meter persegi. Rumah nomor 8 memiliki luas tanah 1.463 meter persegi, sedangkan nomor 10 berukuran 956 meter persegi.
Soeharto mengaku ada perubahan pada bangunan dan luas tanah rumahnya sejak dibeli. Data itu kemudian menjadi dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
Mengapa Langkah Ini Dianggap Luar Biasa
Tidak ada yang pernah melakukan hal serupa kepada presiden sebelumnya. Karena itu, aksi Mar'ie mengejutkan banyak pihak pada masa itu.
Kedatangan ke rumah Soeharto merupakan bagian agenda Ditjen Pajak untuk menaikkan penerimaan negara dari sektor PBB. Pemerintah menilai penerimaan dari sektor ini masih jauh dari optimal.
Padahal bisnis properti tumbuh pesat pada akhir 1980-an. Rumah mewah dan gedung perkantoran bermunculan di Jakarta. PBB sendiri berperan penting sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah.
Dampak ke Penerimaan Pajak Non-Migas
Mar'ie menegaskan tidak ada pihak yang kebal pajak. "Tidak ada orang yang kebal terhadap pajak," kata Mar'ie setelah melakukan pengukuran rumah Soeharto, dikutip dari koran Neraca (25 September 1989).
Langkah tersebut berdampak pada pengumpulan penerimaan pajak non-migas. Selama kepemimpinan Mar'ie pada 1988-1992, penerimaan tercatat Rp 19 triliun, melonjak lebih dari dua kali lipat dari target pemerintah sebesar Rp 9 triliun.
Peristiwa di Jalan Cendana itu menjadi penanda bahwa petugas pajak mendatangi seluruh pemilik tanah dan bangunan tanpa membedakan status atau jabatan. Dampaknya terasa pada lonjakan penerimaan negara yang jauh melampaui target.