JAKARTA - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengemukakan bahwa masih terdapat banyak tenaga medis serta tenaga kesehatan yang belum terlindungi program jaminan kesehatan maupun ketenagakerjaan.
"Sungguh sangat ironis kalau mereka melayani masyarakat tapi mereka tidak ter-cover dari jaminan sosial, baik itu kesehatan maupun ketenagakerjaan," kata Ketua Komisi Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Mahesa Paranadipa Maykel di Jakarta, Jumat.
Berdasarkan catatan dari pihak BPJS Kesehatan, terdapat kurang lebih 1,8 juta tenaga medis beserta tenaga kesehatan yang tercatat di fasilitas layanan kesehatan maupun di BPJS Ketenagakerjaan.
Kendati demikian, merujuk pada pendataan dari sejumlah organisasi profesi kesehatan, total keseluruhan tenaga medis dan tenaga kesehatan sesungguhnya melampaui angka 2 juta jiwa.
Langkah antisipatif pun diambil oleh instansi tersebut dengan membangun koordinasi bersama BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Ketenagakerjaan guna mempercepat proses sinkronisasi data jumlah tenaga medis dan nakes.
Pihaknya mencontohkan kasus almarhumah Dokter Icha di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang setelah ditelusuri ternyata tidak mempunyai perlindungan jaminan ketenagakerjaan.
"Kami ambil contoh yang kasus viral saja, Dokter Icha, informasi dari Perhimpunan Dokter Indonesia tadi, ternyata di tiga tempat yang bersangkutan berpraktik, tidak terdaftar di Jaminan Ketenagakerjaan. Kalau Jaminan kesehatannya, belum ada informasi," kata Mahesa Paranadipa Maykel.
Di sisi lain, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Trisna Sonjaya menimpali bahwa jaminan perlindungan sosial merupakan mandat undang-undang yang wajib diberikan kepada setiap warga negara, tanpa terkecuali bagi para tenaga medis dan nakes.
"Kami akan membenahi dan berdiskusi lagi terkait data-data yang ada di seluruh organisasi profesi ini agar semua datanya sesuai dan bisa terintegrasi," kata Trisna.