JAKARTA - Operasional 46 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jember disetop sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN) akibat belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Keputusan ini tercantum pada Surat BGN Nomor 4041/D.TWS/09/2026 yang diteken Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana.
"BGN kembali menerbitkan surat penghentian operasional sementara terhadap 46 dapur penyedia makanan MBG di Kabupaten Jember karena tidak mengantongi SLHS," kata Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Jember Achmad Imam Fauzi di kabupaten setempat, Senin (14/9/2026).
Berdasarkan surat dari BGN itu, SPPG yang terbukti melanggar akan menerima sanksi tingkat sedang. Sanksi ini berupa penangguhan seluruh hak operasional paling lama 20 hari kalender sampai berkas perizinan sanitasi diserahkan.
Puluhan SPPG yang dikenai penghentian sementara ini berlokasi di sejumlah kecamatan, antara lain Jombang, Ajung, Bangsalsari, Balung, Umbulsari, Kalisat, dan Sumberjambe.
Dapur-dapur SPPG tersebut diketahui memproduksi dan mendistribusikan ribuan porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) setiap harinya ke berbagai sekolah. Meski demikian, standar kebersihan serta sanitasi dasarnya belum diverifikasi secara resmi oleh pihak kesehatan yang berwenang.
"Langkah penghentian operasional SPPG oleh BGN selaras dengan tindakan tegas yang telah dibangun Pemkab Jember karena paralel, fit and proper dengan kebijakan Bupati Jember yang melakukan verifikasi dan validasi (verval) di semua dapur SPPG di Jember dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," tegasnya.
Fauzi memaparkan bahwa temuan dari verval tersebut telah dilaporkan Bupati Jember secara tertutup kepada berbagai pihak di pusat. Oleh karena itu, hasil verval ini kemungkinan besar dijadikan salah satu acuan oleh BGN.
Achmad Imam Fauzi juga meminta seluruh elemen pengelola dapur MBG agar senantiasa memberikan upaya optimal guna memenuhi gizi anak bangsa, sekaligus menaati peraturan dari pusat secara disiplin mengingat program ini berdampak besar bagi masa depan generasi mendatang.
"Sejatinya itu bukan sekadar teknis sesuap nasi yang ada di bangku-bangku murid sekolah, tetapi ada cita-cita keadilan sosial Presiden Prabowo Subianto yang ingin diimplementasikan secara nyata lewat tindakan kebijakan," tutur Fauzi yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Jember.
Sementara itu, Kepala Kantor Pemenuhan Pelayanan Gizi (KPPG) Jember, Said Karim, belum berhasil dimintai konfirmasi mengenai penyetopan sementara 46 SPPG di Jember ini.
