JAKARTA — Memasuki usia ke-81, TNI Angkatan Laut (TNI AL) dituntut terus memperkuat kemampuan pertahanan maritim di tengah bentangan luas wilayah laut Indonesia dan dinamika ancaman yang kian kompleks.

Salah satu langkah yang ditempuh yakni lewat modernisasi serta pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), mulai dari kapal perang, kapal selam, radar, pesawat patroli, hingga sistem tanpa awak. 

Namun, penguatan alutsista dinilai tidak cukup hanya dengan menambah kuantitas armada kapal perang. TNI AL juga wajib memastikan tiap alutsista yang dimiliki dapat terkoneksi dalam satu sistem pertahanan yang terintegrasi.

Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting menilai penguatan radar, satelit, drone, sensor, hingga sistem komando pada fase tertentu bahkan memegang peranan lebih krusial ketimbang sekadar menambah jumlah kapal.

"Saya berpendapat, pada tahap tertentu penambahan sensor dan sistem komando lebih penting daripada sekadar menambah jumlah kapal. Satu kapal tanpa informasi yang memadai hanya menjadi platform yang mahal," kata Selamat, Kamis (10/9/2026).

Menurut pandangannya, kapal perang bakal dibekali kapasitas yang jauh lebih tangguh apabila terkoneksi dengan satelit, radar, unmanned aerial vehicle (UAV), sonar, pesawat patroli, pusat komando, sistem intelijen, dan kapal lainnya. Skema tersebut populer sebagai network-centric warfare, di mana beragam elemen pertahanan terhubung serta saling berbagi data pasokan informasi.

Selamat memaparkan gambaran, UAV dapat lebih dulu mendeteksi pergerakan kapal mencurigakan. Informasi itu lantas diteruskan ke pusat komando guna dikombinasikan dengan data radar pantai dan satelit. Dari titik itu, pusat komando sanggup mengarahkan kapal perang terdekat untuk mengeksekusi respons.

"Jadi, bukan kapal mencari target, tetapi sensor menemukan target, jaringan memproses, komando mengambil keputusan, dan platform yang paling tepat melakukan tindakan. Itulah masa depan pertahanan laut," ujar dia.

Tak Hanya Mengandalkan Kapal Perang

Kebutuhan membangun sistem pertahanan yang terintegrasi kian mendesak mengingat luasnya cakupan laut Indonesia. Negara ini menguasai wilayah laut berkisar 6,4 juta kilometer persegi, mencakup Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sekitar 3 juta kilometer persegi dan garis pantai membentang sekitar 108.000 kilometer.

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksonar menyampaikan, bentangan luas wilayah tersebut menuntut kemampuan TNI AL agar sanggup hadir dan merespons perkembangan di perairan secara efektif. Lantaran hal itu, arah modernisasi alutsista harus dialokasikan pada kemampuan yang selaras dengan kebutuhan pertahanan dan akselerasi teknologi.

"Modernisasi perlu diarahkan pada kemampuan yang paling dibutuhkan, seperti kapal perang, kapal selam, pesawat patroli maritim, helikopter, radar dan sensor, serta sistem tanpa awak," kata Dave, kepada Kompas.com, Kamis.

Kendati demikian, menurut Dave, pengadaan alutsista juga mesti dibarengi dengan pemeliharaan, jaminan ketersediaan suku cadang, pelatihan personel, hingga dukungan logistik. Hal ini penting agar alutsista yang dimiliki tak sebatas canggih secara teknologi, namun benar-benar sigap dioperasikan.

Selamat mengutarakan, masih terdapat deretan kemampuan yang perlu menjadi prioritas dalam pengadaan alutsista TNI AL. Kapal selam dan kemampuan anti-submarine warfare (ASW) menjadi jajaran yang paling strategis. Selain itu, TNI AL membutuhkan pesawat patroli maritim jarak jauh dan UAV maritim bermobilitas terbang lama demi menggelar pengawasan wilayah secara berkelanjutan. Sistem radar dan sensor maritim terpadu, termasuk radar pantai serta sensor bawah laut, turut butuh diperkuat.

"Begitu pula dengan rudal antikapal jarak menengah hingga jauh untuk membangun kemampuan sea denial. Fregat modern harus mampu menghadapi pesawat, rudal jelajah, dan ancaman drone," kata Selamat.

Ia juga menganggap, sistem peperangan elektronik merupakan kapabilitas yang tidak boleh dikesampingkan.

"Dalam perang modern, siapa yang lebih dulu kehilangan sensor dan komunikasi bisa kehilangan pertempuran bahkan sebelum kapal ditembak," ujar dia.

Giuseppe Garibaldi dan Simbol Kekuatan Laut

Akselerasi modernisasi TNI AL turut menyedot perhatian lewat hadirnya alutsista baru, termasuk kapal induk Giuseppe Garibaldi asal Italia. Walau memboyong kapasitas baru, Selamat mengingatkan bahwa hadirnya kapal tersebut tidak serta-merta menjadikan kekuatan TNI AL langsung memadai.

Menurut penjelasannya, Giuseppe Garibaldi sanggup menyuplai kemampuan baru, utamanya sebagai platform operasi helikopter dan UAV sekaligus mengerek daya komando, mobilitas, serta proyeksi kekuatan. Namun, pilar kekuatan itu tetap memerlukan sokongan berbagai unsur pendukung.

"Kami jangan terjebak pada 'kapal induk otomatis angkatan laut kuat'," kata Selamat.

Satu unit kapal besar, menurutnya, membutuhkan pesawat, helikopter ASW, UAV, kapal pengawal, kapal selam, pertahanan udara, sistem logistik, satelit, hingga jaringan komando agar sanggup menjadi bagian utuh dari sistem pertahanan laut. Maka dari itu, Giuseppe Garibaldi sepatutnya dipandang sebagai salah satu komponen sistem, bukan sistem itu sendiri.

"Giuseppe Garibaldi harus dilihat sebagai satu node dalam sistem, bukan sistem itu sendiri," ujar dia.

Selamat menilai, Indonesia lebih perlu memprioritaskan kemampuan sea denial dan penguasaan informasi maritim ketimbang sekadar mengejar simbol kekuatan berwujud kapal induk.

Pengadaan Harus Berbasis Kemampuan

Dinamika lain yang wajib dicermati adalah cara memastikan pengadaan alutsista tak berhenti pada penambahan fisik platform. Selamat menegaskan, tolok ukur keberhasilan modernisasi mestinya bukan sekadar menghitung seberapa banyak kapal yang dimiliki TNI AL.

"Jangan menggunakan indikator berapa kapal yang kami punya, melainkan berapa luas wilayah yang dapat kami deteksi, berapa cepat kami merespons, dan berapa lama kami mampu mempertahankan operasi," kata dia.

Sebab itu, setiap agenda pengadaan wajib menerapkan konsep system of systems. Saat pemerintah membeli satu unit fregat, misalnya, hal yang kalkulasikan bukan cuma nominal harga kapal. Sistem radar, persenjataan, komunikasi, pelatihan personel, hingga alokasi pemeliharaan mesti masuk dalam satu perencanaan terpadu. Di samping itu, tiap sistem baru perlu diuji integrasinya dengan matra lain, baik TNI Angkatan Udara maupun TNI Angkatan Darat.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI Tunggul menyampaikan, tingkat kesiapsiagaan TNI AL terus dipacu lewat peremajaan dan pengadaan alutsista, penguatan kapasitas prajurit, serta integrasi sistem.

"TNI AL terus bertransformasi agar tak tertinggal oleh perkembangan teknologi militer," kata Tunggul, kepada Kompas.com, Kamis.

Pembangunan kekuatan TNI AL difokuskan untuk menjadi benteng yang tangguh, modern, dan mengantongi daya gentar tinggi dengan menitikberatkan pada modernisasi, interoperabilitas antar-matra, serta pengamanan wilayah NKRI.

Sementara itu, Dave menyatakan Komisi I DPR akan terus mengawal kebutuhan alutsista TNI AL dalam pembahasan arah kebijakan dan anggaran. Anggaran pertahanan, menurutnya, wajib dirancang berlandaskan kebutuhan strategis, kapasitas fiskal negara, dan prioritas pertahanan nasional.

Menyongsong Indonesia Emas 2045, lanjut Dave, TNI AL diharapkan tidak hanya memiliki alutsista yang makin modern, melainkan juga armada kekuatan yang sanggup bekerja secara terintegrasi.

"Dengan perencanaan yang konsisten dan berkelanjutan, kami ingin TNI AL memiliki kekuatan yang semakin mampu menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia di laut," ungkap dia.