JAKARTA – Perusahaan telekomunikasi BUMN PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) mengincar porsi kontribusi dari segmen bisnis enterprise sanggup menyentuh level 20—40% terhadap keseluruhan pendapatan grup di masa mendatang.
Direktur Enterprise & Business Service TLKM Veranita Yosephine, menjelaskan usai tuntasnya proses akuisisi Digiserve, perusahaan entitas patungan tersebut akan masuk menjadi bagian dari segmen B2B ICT Telkom Indonesia.
”Digiserve akan menjadi bagian dari segmen B2B ICT Telkom sehingga pengendalian langsung ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan menghadirkan solusi ICT end-to-end yang lebih terintegrasi,” tegasnya dalam konferensi pers Public Expose Live 2026, Senin (7/9/2026).
Veranita menguraikan bahwa sampai dengan saat ini, lini bisnis enterprise baru menyumbang kurang dari 15% dari total penerimaan grup. Situasi ini dinilai menyimpan potensi pertumbuhan yang masih sangat luas.
Veranita menyandingkan kondisi tersebut dengan performa deretan operator telekomunikasi global yang mencatatkan kontribusi bisnis enterprise pada rentang 20—40% terhadap pendapatan grup mereka.
”Ini menjadi benchmark dan menunjukkan peluang bagi Telkom untuk terus meningkatkan skala B2B ICT secara bertahap sebagai salah satu sumber pertumbuhan revenue ke depannya,” tegasnya.
Sebagaimana diberitakan terdahulu, Telkom bersiap mencaplok 100% saham ditempatkan dan disetor milik PT Digital Aplikasi Solusi (Digiserve). Seusai transaksi tuntas, Telkom bakal memegang posisi sebagai pemegang saham pengendali langsung atas perusahaan penyedia jasa teknologi informasi itu.
Pihak direksi Digiserve dalam rilis resminya pada Rabu (2/9/2026), mengonfirmasi bahwa kepemilikan saham perseroan bakal ditransaksikan dari para pemegang saham saat ini, yaitu PT Multimedia Nusantara dan Trihono Edhie Laksono.
Eksekusi pengambilalihan ini masih menantikan sederet lampu hijau korporasi yang merujuk pada ketentuan anggaran dasar serta regulasi internal Digiserve dan Telkom. Skema transaksi ini juga bergantung pada terpenuhinya berbagai poin persyaratan dalam kesepakatan yang mengikat rencana pengambilalihan tersebut.
