JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) aktif mengawal pendistribusian komoditas jagung lewat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bagi kalangan peternak, di mana realisasi penyalurannya telah menembus angka 127 ribu ton guna menjamin stabilitas ketersediaan pakan ternak nasional.
“Selama peternak butuh, kasih, titik, mudah, jangan ada basa-basi. SPHP jagung (yang disalurkan oleh) Bulog kami lanjutkan sampai akhir tahun,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagaimana terkonfirmasi di Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Mentan memberikan penekanan khusus kepada jajaran internal kementerian agar komitmen pemenuhan stok jagung bagi peternak ini terus dikawal dan ditindaklanjuti secara serius.
Per tanggal 23 Agustus 2026, total akumulasi penyaluran jagung melalui skema SPHP tersebut tercatat telah mencapai 127,43 ribu ton yang didistribusikan kepada para peternak di berbagai daerah.
Berdasarkan laporan pembaruan dari Perum Bulog per 24 Agustus 2026 yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH Kementan), program SPHP Jagung ini telah sukses menjangkau para peternak yang tersebar di 28 provinsi, melibatkan sebanyak 100 koperasi serta asosiasi, dan diakses secara langsung oleh 5.543 orang peternak.
Pelaksanaan program distribusi ini merupakan langkah responsif sebagai tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan secara langsung oleh para peternak tatkala Mentan menghadiri Rapat Koordinasi Perunggasan di Balai Besar Veteriner Farma (BBVF) Pusvetma, Surabaya.
Dalam pertemuan tersebut, para peternak mengeluhkan tingginya tekanan biaya produksi yang mereka hadapi, termasuk di antaranya kebutuhan mendesak akan pasokan bahan baku pakan berharga terjangkau. Menanggapi hal itu, Mentan kala itu menginstruksikan agar program SPHP Jagung terus digulirkan selama masih dibutuhkan oleh para peternak.
Amran menegaskan bahwa pihak pemerintah senantiasa berupaya menjaga titik keseimbangan kepentingan antara pihak petani selaku produsen jagung di satu sisi, dengan para peternak sebagai konsumen pengguna bahan baku pakan di sisi lainnya.
Menurut pandangannya, petani wajib mendapatkan tingkat harga jual yang layak, sementara di sisi lain para peternak juga memerlukan kepastian harga bahan baku yang terjangkau agar kelangsungan lini usaha mereka tetap terjaga dan berkelanjutan.
Oleh sebab itu, kebijakan tata niaga jagung ini dirumuskan dengan menyasar dua sisi sekaligus. Pada sektor hulu, pemerintah memberikan proteksi kepada petani melalui instrumen Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk komoditas jagung pipilan kering dengan kadar air berkisar 18 hingga 20 persen di tingkat produsen, yang dipatok senilai Rp5.500 per kilogram.
Hasil pengadaan jagung dari petani tersebut kemudian dikelola oleh Perum Bulog sebagai bagian integral dari Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) serta dipersiapkan sesuai spesifikasi standar mutu yang diperlukan untuk proses distribusi.
Sementara itu, pada sektor hilir, pemerintah memberikan intervensi berupa fasilitas subsidi harga lewat program SPHP jagung pakan. Melalui mekanisme skema ini, para peternak dapat memperoleh jagung dengan harga tebus Rp5.000 per kilogram bilamana mengambil langsung di gudang Bulog, atau maksimal seharga Rp5.500 per kilogram hingga sampai di lokasi peternak.
Penerapan skema kebijakan tersebut memungkinkan pihak pemerintah untuk merangkul kepentingan kedua belah pihak secara bersamaan. Para petani memperoleh kepastian jaminan penyerapan hasil panen dengan harga yang layak, sementara para peternak mendapatkan akses pasokan jagung pakan berharga lebih ekonomis demi menekan beban biaya produksi mereka.
Kementerian Pertanian melalui jajaran Ditjen PKH secara konsisten terus mengawal aspek kebutuhan peternak, validasi data penerima, hingga pemantauan kondisi realisasi di lapangan agar program tersebut tepat sasaran.
Direktur Pakan Ditjen PKH Kementan Tri Melasari menyampaikan bahwa pengawalan ketat tersebut memegang peranan krusial agar kebijakan intervensi pemerintah mampu memberikan nilai kemaslahatan yang berimbang bagi petani maupun peternak.
“Yang kami jaga bukan hanya ketersediaan jagung pakan, tetapi bagaimana pasokan sampai kepada peternak yang membutuhkan dengan harga terjangkau, tanpa mengabaikan keseimbangan harga di tingkat petani,” ujar Tri di Jakarta, Rabu.
Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa pengawasan intensif terhadap kebutuhan peternak, volume realisasi penyaluran, tingkat produksi, stok cadangan, serta fluktuasi harga jagung sangat dibutuhkan supaya langkah intervensi kebijakan pemerintah dapat dieksekusi secara terukur dan adaptif terhadap situasi riil di lapangan.
Berdasarkan rekaman data Perum Bulog, alokasi pagu SPHP jagung yang tertera pada dashboard sistem mencapai angka 213,20 ribu ton. Hingga tanggal 23 Agustus 2026, sebanyak 127,43 ribu ton di antaranya telah sukses disalurkan kepada para peternak, menyisakan sisa kuota pagu sekitar 85,77 ribu ton.
Sebagai langkah antisipatif ke depan, pihak pemerintah saat ini tengah menggodok pembahasan lanjutan guna memperluas skema dukungan bagi peternak.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) tercatat telah mengajukan usulan penambahan kuota SPHP jagung pakan sebesar 150 ribu ton kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk dibahas secara komprehensif melalui forum Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas).
Kendati demikian, rencana usulan tambahan volume tersebut masih menantikan proses pembahasan serta keputusan resmi hasil Rakortas sebelum dapat ditetapkan dan direalisasikan.
