JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mengungkapkan bahwa hingga Maret 2025, nilai penghapusan tagih kredit UMKM yang memenuhi kriteria telah mencapai Rp 380,4 miliar. Dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah untuk memberikan keringanan kepada pelaku UMKM yang menghadapi kesulitan keuangan, BRI telah menghapus tagih pada 12.000 debitur yang terdaftar di bank milik negara tersebut.
Sekretaris Perusahaan BRI, Agustya Hendy Bernadi, dalam keterangannya kepada media menjelaskan bahwa penghapusan tagih ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 mengenai penghapusan piutang macet pada UMKM. "Kriteria nasabah yang dihapus tagih dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 perihal penghapusan piutang macet pada pelaku UMKM," jelas Agustya.
Kriteria Penghapusan Tagih Kredit UMKM
Dalam menjelaskan kriteria yang digunakan untuk penghapusan kredit UMKM, Agustya Hendy Bernadi mengungkapkan beberapa syarat penting yang harus dipenuhi oleh debitur yang dapat mendapatkan penghapusan tagih. “Kriteria tersebut mencakup nilai pokok piutang maksimal Rp 500 juta per debitur, sudah dihapusbukukan minimal lima tahun sejak peraturan ini diterapkan, tidak dijamin oleh asuransi atau penjaminan kredit, serta tidak memiliki agunan atau memiliki agunan yang tidak dapat dijual,” ujar Agustya.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi bank-bank pelat merah, termasuk BRI, untuk menghapuskan piutang yang tidak lagi dapat dipulihkan dari debitur UMKM. Penghapusan tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kedua kepada pelaku UMKM yang terhambat dalam pembayaran pinjaman karena faktor ekonomi atau situasi yang tidak menguntungkan.
Kebijakan Penghapusan Piutang Macet UMKM oleh Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 sendiri adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung sektor UMKM yang terpuruk akibat sejumlah faktor eksternal maupun internal. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan ini, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) diberikan waktu hingga enam bulan untuk mengimplementasikan kebijakan ini setelah PP tersebut diberlakukan pada 5 November 2024, dengan tenggat waktu hingga 5 Mei 2025.
Sebagai langkah awal, pemerintah memerintahkan bank-bank negara untuk melakukan proses penghapusan terhadap kredit yang macet atau tidak dapat ditagih lagi oleh debitur yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban finansial bagi para pelaku UMKM yang sebelumnya menghadapi masalah pembayaran kredit.
BRI Memimpin Penghapusan Kredit UMKM
BRI, yang merupakan bank dengan layanan terbesar di Indonesia untuk sektor UMKM, tercatat sebagai bank yang paling banyak melakukan penghapusan tagih kredit UMKM dibandingkan bank-bank lainnya. Hingga Maret 2025, BRI telah menghapuskan piutang macet dari sekitar 12.000 debitur dengan total nilai mencapai Rp 380,4 miliar. Namun, meskipun pencapaian ini cukup signifikan, masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk mencapai target nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Dalam hal ini, Agustya Hendy Bernadi juga menegaskan bahwa upaya penghapusan kredit UMKM bukanlah hal yang mudah dan memerlukan waktu serta koordinasi yang intens antara pihak perbankan, pemerintah, dan debitur. Ia menambahkan, "Kami terus bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap debitur yang memenuhi kriteria dapat mendapatkan kesempatan untuk membebaskan diri dari beban kredit yang tidak dapat mereka bayar kembali."
Target Pemerintah: Penghapusan Kredit untuk 1 Juta Debitur
Salah satu hal yang menjadi perhatian utama dalam kebijakan penghapusan tagih kredit UMKM adalah target yang sangat besar yang telah ditetapkan pemerintah. Pemerintah menargetkan untuk menghapuskan tagihan kredit dari sekitar 1 juta debitur UMKM, dengan total nilai yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 14,8 triliun. Namun, pada kenyataannya, hingga 11 April 2025, hanya sekitar 19.375 debitur dengan nilai sekitar Rp 486 miliar yang berhasil dihapuskan tagihannya. Angka ini jauh dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang menunjukkan adanya tantangan besar dalam melaksanakan kebijakan ini.
Sebagian pengamat ekonomi menilai bahwa penghapusan kredit untuk UMKM macet adalah langkah yang sangat dibutuhkan untuk merangsang pertumbuhan sektor UMKM, namun mereka juga mengingatkan bahwa tantangan terbesar terletak pada implementasi kebijakan ini yang harus tepat sasaran dan melibatkan berbagai pihak terkait. Menurut mereka, sektor UMKM yang lebih luas harus diberikan perhatian serius agar tidak terjerat dalam masalah kredit yang tak tertagih dalam waktu lama.
Tantangan Dalam Proses Penghapusan Tagih
Salah satu tantangan terbesar dalam proses penghapusan tagih adalah proses verifikasi terhadap debitur yang benar-benar layak mendapatkan penghapusan tersebut. Banyak debitur yang memiliki kredit yang telah lama tidak dibayar dan tidak memiliki agunan yang cukup untuk dijual, yang menyulitkan bank untuk melakukan penyelesaian kredit. Selain itu, perbedaan kondisi dan kapasitas antara UMKM yang satu dengan lainnya di berbagai wilayah juga turut mempengaruhi kecepatan proses penghapusan.
Namun demikian, BRI terus melakukan evaluasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa setiap debitur yang memenuhi syarat bisa mendapatkan kesempatan untuk membebaskan dirinya dari kewajiban yang tidak dapat dipenuhi.
Proyeksi Penghapusan Kredit UMKM di Masa Mendatang
Dengan target besar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, BRI dan bank-bank lainnya harus mempercepat proses penghapusan tagih kredit UMKM untuk mencapai target yang telah ditentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu bekerja sama lebih intensif dengan bank pelat merah dan bank lainnya untuk memastikan penghapusan ini bisa berjalan lebih cepat dan lebih tepat sasaran.
Agustya Hendy Bernadi menegaskan bahwa BRI tetap berkomitmen untuk mendukung sektor UMKM, yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. "Kami akan terus melakukan penghapusan piutang UMKM yang memenuhi kriteria, serta membantu memberikan solusi bagi debitur yang kesulitan dalam pembayaran pinjaman," kata Agustya.
Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan kolaborasi yang solid antara pemerintah dan perbankan, diharapkan sektor UMKM dapat bangkit dan tumbuh kembali. Di masa depan, penghapusan tagih kredit yang tidak dapat dipulihkan ini akan memberikan peluang bagi para pelaku UMKM untuk memulai usaha baru dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian Indonesia.
