LITERASIKEUANGAN.COM — Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menetapkan tiga prioritas reformasi perpajakan Indonesia dalam forum International Tax Conference. Ketiga prioritas itu mencakup modernisasi administrasi, perluasan basis pajak, serta penciptaan sistem pajak yang adil dan dapat diprediksi. Langkah tersebut ditempuh untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 6% sekaligus menekan defisit anggaran ke 2,4% dari PDB.
Juda Agung menyampaikan paparan tersebut di hadapan peserta International Tax Conference. Ia menyebut reformasi perpajakan sebagai inti dari strategi fiskal pemerintah saat ini.
"Kami ingin membahas 3 prioritas untuk reformasi perpajakan di forum ini, agar memperkuat fondasi perpajakan di Indonesia," kata Juda dalam paparannya, Rabu (16/9/2026).
Penetapan prioritas ini muncul setelah Purbaya Yudhi Sadewa tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan. Juda kini memegang mandat menyiapkan arah kebijakan pajak ke depan.
Modernisasi Administrasi Jadi Prioritas Pertama
Prioritas pertama menyasar modernisasi teknologi administrasi perpajakan. Wajib pajak harus dipermudah saat mendaftarkan diri, melaporkan SPT, dan membayar pajak.
Pemerintah menilai proses administrasi yang rumit menjadi salah satu penghambat kepatuhan. Penyederhanaan layanan digital disebut menjadi kunci untuk mempercepat penerimaan negara.
Perluasan Basis Pajak dan Pengawasan Berbasis Risiko
Prioritas kedua adalah perluasan basis pajak melalui pemanfaatan data pihak ketiga. Otoritas pajak akan memakai pengawasan berbasis risiko untuk mengidentifikasi ketidakpatuhan dan menentukan prioritas pemeriksaan.
Juda menegaskan reformasi ini juga mencakup kerja sama internasional yang lebih kuat. Penyelesaian sengketa pajak dan kebijakan yang mengakomodasi kondisi wajib pajak turut masuk dalam cakupan tersebut.
"Reformasi ini mencakup kerja sama internasional yang lebih kuat, penyelesaian sengketa yang lebih baik, dan kebijakan yang mengakomodasi kondisi wajib pajak," ujar Juda.
Sistem Pajak Adil dan Sesuai Perkembangan Global
Prioritas ketiga menyasar penciptaan sistem pajak yang adil, dapat diprediksi, dan selaras dengan perkembangan ekonomi global. Kepastian aturan dinilai penting agar dunia usaha bisa menghitung beban fiskal dengan lebih baik.
Juda menekankan reformasi pajak tidak bisa hanya bermodal ambisi. Pemerintah, katanya, perlu komitmen menjalankan perumusan kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policymaking.
Alasan di Balik Target 6% dan Defisit 2,4% PDB
Dua target fiskal menjadi alasan utama reformasi ini dipercepat. Pemerintah ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 6% sekaligus memperkecil defisit anggaran menjadi 2,4% dari PDB.
"Mencapai kedua tujuan tersebut membutuhkan mobilisasi pendapatan yang lebih kuat, kualitas belanja yang lebih baik, dan pembiayaan yang prudent, karena itu, reformasi perpajakan adalah inti dari strategi fiskal kami," terang Juda.
Mobilisasi pendapatan yang lebih kuat berarti penerimaan pajak harus tumbuh lebih cepat dari belanja negara. Tanpa itu, ruang fiskal pemerintah untuk membiayai program prioritas akan tetap sempit.
Apa Artinya bagi Dunia Usaha dan Investor
Bagi pelaku usaha, arah reformasi ini memberi sinyal bahwa administrasi pajak akan semakin digital dan berbasis data. Kepatuhan menjadi lebih mudah secara proses, tetapi pengawasan terhadap ketidakpatuhan berpotensi lebih ketat.
Investor obligasi dan pasar modal biasanya mencermati komitmen defisit anggaran sebagai indikator risiko fiskal. Penurunan defisit ke 2,4% dari PDB menjadi target yang menentukan persepsi terhadap surat utang negara.
Perluasan basis pajak tanpa menaikkan tarif dinilai menjadi jalan tengah yang paling mungkin ditempuh. Namun, hasilnya bergantung pada kualitas data pihak ketiga dan kesiapan sistem administrasi di lapangan.
Pemerintah belum mengungkap rincian aturan turunan dari ketiga prioritas tersebut. Tahapan implementasi dan target penerimaan tahunan masih akan dibahas dalam forum-forum berikutnya.