JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri menyatakan bahwa upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah wajib menerapkan pendekatan yang berlandaskan data.
Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, menyebutkan bahwa data merupakan fondasi krusial untuk mengidentifikasi masalah dan potensi. Selain itu, data membantu menetapkan titik pengungkit yang mampu memberikan dampak paling signifikan pada beragam faktor produksi lainnya.
"Yang paling penting adalah kami membaca kondisi sebelum bertindak. Dari kondisi tersebut kami tentukan titik pengungkit yang dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi," kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, Senin (14/9/2026).
Pernyataan ini diutarakan Yusharto dalam Webinar Pemantauan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Menuju Target Pertumbuhan Ekonomi Sebesar 8 Persen bagi Provinsi Bali, NTB, dan NTT, yang berlangsung di Kantor Bappeda NTB, Jumat (11/9).
Acara ini merupakan kelanjutan dari peluncuran program percepatan pertumbuhan ekonomi oleh Menteri Dalam Negeri, yang dibarengi dengan pembentukan tim koordinator di tingkat daerah.
Yusharto menjelaskan bahwa peningkatan ekonomi harus dimulai dengan memahami keadaan daerah secara menyeluruh sebelum merumuskan tindakan intervensi.
Yusharto juga memaparkan bahwa perekonomian daerah terdampak oleh ragam sektor yang saling terhubung. Oleh karena itu, tim dituntut untuk meninjau keadaan ekonomi secara komprehensif lewat sektor-sektor yang menjadi penopang pertumbuhan tersebut.
Metode ini sangat dibutuhkan agar langkah percepatan tidak disamaratakan untuk semua wilayah. Masing-masing daerah harus mengenali sektor utama yang mendongkrak ekonominya, sehingga penyaluran sumber daya serta intervensi bisa terarah lebih tepat.
"Kami perlu melihat mana yang menjadi titik pengungkit. Jangan sampai semua hal ingin kami lakukan, tetapi tidak ada yang benar-benar menjadi prioritas," jelasnya.
Di samping itu, ada sembilan opsi langkah strategis guna mengakselerasi perekonomian daerah.
Kesembilan poin tersebut mencakup realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN), infrastruktur, harga kebutuhan pokok sebagai pengukur inflasi, aktivitas ekspor-impor, lapangan kerja, sektor pertanian dan perikanan, industri manufaktur, hingga perizinan usaha.
Yusharto menggarisbawahi bahwa tim tidak diwajibkan untuk mengelola semua aspek itu secara serentak. Dari sembilan opsi yang ada, tim cukup memilih tiga faktor paling dominan yang memengaruhi ekonomi di wilayahnya masing-masing, lalu menganalisisnya lebih tajam untuk dicarikan jalan keluar.
"Dari sembilan pilihan ini, kami pilih tiga yang paling menentukan. Tiga hal inilah yang kemudian kami diagnosis dan kami cari solusinya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi," kata Yusharto.
Menurut Yusharto, penentuan tiga faktor inti ini akan menjadikan pengawasan lebih terfokus. Tim mampu memantau tren setiap indikator, mendeteksi kendala yang muncul, merumuskan solusi, sekaligus menilai seberapa jauh efektivitas intervensi terhadap peningkatan ekonomi.
Di luar penentuan fokus yang akurat, Yusharto mengingatkan urgensi soal kedisiplinan waktu. Seluruh hasil analisis dan rencana solusi harus disusun bersesuaian dengan jadwal yang ada agar pengawalan tren ekonomi berlangsung secara konsisten.
"Disiplin waktu menjadi sangat penting. Kami tidak hanya berhenti pada pembahasan, tetapi harus segera menyiapkan langkah yang bisa dilakukan," ujarnya.
Yusharto menaruh harapan agar proses pengawalan ini membawa kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat. Capaian ekonomi tidak boleh sekadar tampak pada kenaikan statistik semata, melainkan harus benar-benar dinikmati oleh seluruh lapisan penduduk.
"Jangan sampai pertumbuhan ini hanya dirasakan segelintir orang saja, tetapi harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Inilah yang menjadi fokus kami," tutur Yusharto.
Selaras dengan hal tersebut, penguatan sinergi antarwilayah merupakan elemen krusial di fase awal pemantauan laju perekonomian.
Tim perwakilan Bali, NTB, serta NTT di bawah arahan koordinator wilayah terkait akan menyusun laporan awal guna dibahas dalam rapat regional selanjutnya pada tanggal 18 September 2026.
Dalam jeda waktu ini, tiap-tiap tim ditargetkan sudah mampu memetakan kondisi daerahnya, menetapkan faktor pemacu laju pertumbuhan, sekaligus merumuskan hasil diagnosis dan opsi solusinya.
Rangkaian strategi ini diharapkan bisa membuat diskusi pada agenda rapat ke depan lebih spesifik dan berujung pada aksi tindak lanjut yang dapat segera dieksekusi.