JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) memiliki peluang besar untuk memperluas basis nasabahnya sejalan dengan kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kepemilikan rekening perbankan di tengah masyarakat.
Kebijakan perluasan kepemilikan rekening ini sebelumnya dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui rapat terbatas bersama jajaran kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Senin (7/9/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa kepala negara menginstruksikan agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki rekening bank, sekaligus meminta sejumlah lembaga perbankan termasuk BRI untuk mempersiapkan fasilitas rekening tersebut.
Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menyatakan bahwa perseroan berkomitmen penuh untuk menyukseskan kebijakan pemerintah dengan menjalin koordinasi bersama pihak terkait.
Menurut pandangannya, program ini tidak sekadar berfokus pada pembukaan rekening anyar, melainkan memastikan masyarakat dapat masuk ke dalam ekosistem keuangan formal serta menikmati layanan perbankan yang merata.
“BRI menyambut baik dan siap mendukung arahan Bapak Presiden untuk semakin memperluas kepemilikan rekening masyarakat Indonesia. Bagi kami, ini bukan semata-mata tentang membuka rekening, tetapi bagaimana memastikan semakin banyak masyarakat dapat masuk ke dalam ekosistem keuangan formal serta memperoleh akses terhadap layanan keuangan,” ujar Hery melalui keterangannya pada Selasa (8/7/2026).
Hery menambahkan, peningkatan jumlah kepemilikan rekening dapat menjadi fondasi utama dalam memperkokoh efektivitas berbagai program bantuan dan kebijakan pemerintah ke depan.
Melalui konektivitas masyarakat yang semakin terintegrasi dengan sistem perbankan, proses penyaluran program dipastikan berjalan lebih cepat, transparan, serta efisien.
Pemerintah juga berencana mengoptimalkan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang akan diselaraskan dengan infrastruktur Bank Indonesia di sektor pembayaran. Penggunaan QRIS pun terus dioptimalkan guna memperkuat penetrasi transaksi digital secara nasional.
Sebagai institusi finansial yang berfokus pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), BRI telah memiliki kesiapan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pemerataan akses keuangan. Catatan perseroan hingga akhir kuartal II/2026 menunjukkan total nasabah individual telah mencapai angka 131 juta orang.
Capaian jangkauan tersebut ditopang oleh operasional 7.377 unit jaringan kantor, pemanfaatan 637.000 e-channel, serta kehadiran 1,13 juta Agen BRILink yang tersebar di lebih dari 60.000 desa. Di samping itu, ekosistem digital melalui aplikasi super BRImo hingga periode kuartal II/2026 telah mencatatkan sebanyak 49,7 juta pengguna aktif.
Sinergi antara kekuatan fisik dan platform digital ini menjadi modal strategis bagi BRI untuk merangkul masyarakat yang selama ini belum terjangkau layanan perbankan formal.
Kendati demikian, perluasan kepemilikan rekening ini harus diiringi dengan penguatan literasi finansial agar masyarakat tidak hanya memiliki akun, melainkan aktif memanfaatkannya untuk kebutuhan transaksi maupun layanan keuangan penunjang lainnya.
Edukasi keuangan dinilai memegang peranan krusial dalam mempercepat laju inklusi keuangan. Bagi para pelaku usaha mikro dan UMKM, kepemilikan rekening perbankan dapat berfungsi sebagai gerbang utama untuk membentuk rekam jejak transaksi yang mempermudah perolehan akses pembiayaan.
Sementara itu, optimalisasi sistem pembayaran digital seperti QRIS diharapkan mampu membawa masyarakat dan pelaku usaha kecil kian masuk ke dalam pusaran ekonomi digital.
Lebih lanjut, Hery menilai bahwa perluasan kepemilikan rekening ini membawa dampak yang sangat strategis bagi penguatan ekonomi kerakyatan secara keseluruhan.
Semakin masif masyarakat yang terserap ke dalam sistem keuangan formal, maka semakin luas pula potensi terciptanya aktivitas ekonomi yang inklusif dan berbasis digital.
“Ketika masyarakat memiliki akses terhadap rekening dan aktif menggunakannya, kami bukan hanya memperluas inklusi keuangan, tetapi juga membuka akses yang lebih besar terhadap aktivitas ekonomi formal dan berbagai kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan,” pungkasnya.