JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa anggaran subsidi masih terkendali walaupun terjadi pembengkakan pada semester pertama tahun 2026, khususnya di sektor energi. Purbaya sekaligus menepis anggapan adanya pemborosan anggaran.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi subsidi serta kompensasi melonjak tajam menjadi Rp233 triliun atau setara 52,1% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), yang meliputi realisasi subsidi senilai Rp116 triliun serta kompensasi sebesar Rp116,9 triliun.
Anggaran subsidi tersebut mengalami kenaikan sebesar 44,4% apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kondisi ini dipengaruhi oleh dinamika Indonesia Crude Price (ICP), pergerakan nilai tukar rupiah, serta kenaikan volume Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), serta listrik bersubsidi. Di sisi lain, realisasi subsidi nonenergi dipengaruhi oleh pertumbuhan pembayaran subsidi pupuk.
Purbaya memaparkan bahwa konflik antara Amerika Serikat dan Iran memicu kenaikan harga komoditas. Presiden Prabowo Subianto pun menginstruksikannya untuk menghitung dampak yang ditimbulkan sekaligus melakukan pengendalian.
Kementerian Keuangan lantas memangkas alokasi belanja yang dinilai kurang prioritas dan mempertahankan belanja yang produktif. Di samping itu, daya beli masyarakat diklaim tetap terlindungi di tengah lonjakan harga minyak melalui instrumen kebijakan subsidi.
"Menaikkan harga minyak dunia melalui subsidi. Orang bilang boros, enggak boros. Pertama, saya bisa menjaga daya beli masyarakat. Kedua, bisa mengendalikan inflasi. Karena kalau inflasi naik, bunga naik. Ekonomi pasti melambat, kita akan melambat parah," ujarnya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Ia menilai bahwa langkah strategis lewat kebijakan subsidi saat harga minyak melambung tinggi merupakan keputusan yang tepat, sehingga stabilitas perekonomian Indonesia sejauh ini relatif terjaga.
Lebih lanjut, terkait persoalan data desil penerima manfaat yang dinilai kerap tidak tepat sasaran, Purbaya menegaskan bahwa wewenang penuh berada di tangan Badan Pusat Statistik (BPS).
Kendati demikian, ia optimistis pemutakhiran data tersebut akan menjadi jauh lebih baik sehingga distribusi subsidi BBM nantinya tidak lagi salah sasaran ke kalangan mampu, yakni kelompok desil 9 dan 10.
"Untuk subsidi BBM aja kita keluarkan Rp500 triliun lebih, jadi subsidi non-BBM itu hampir sama, Rp540 triliun untuk pendidikan dan lain-lain. Jadi, subsidi dari pemerintah cukup besar," jelasnya.
Menurut catatan Purbaya, defisit APBN hingga Juli 2026 berada di level 0,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini merefleksikan bahwa pengeluaran negara tetap terkontrol dengan baik sehingga keseimbangan fiskal terjaga aman.