JAKARTA — Ketua DPR RI, Puan Maharani menyatakan bahwa lembaga legislatif masih mempunyai berbagai kelemahan dalam mewujudkan aspirasi publik. Oleh karena itu, ia memastikan seluruh kritik yang ada bakal dijadikan instrumen evaluasi guna menyempurnakan sistem maupun kinerja yang belum optimal.
Puan mengutarakan bahwa efektivitas kerja DPR tidak sekadar diukur lewat kuantitas undang-undang yang dibahas maupun disahkan, ataupun frekuensi rapat yang digelar, melainkan seberapa besar dampak nyata dari kinerja tersebut bagi masyarakat luas.
"Kinerja DPR RI sebagai wakil rakyat, pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak yang dikerjakan, akan tetapi seberapa berarti hasil kerja DPR RI bagi kehidupan rakyat. DPR RI juga menyadari bahwa masih terdapat banyak ruang untuk berbenah dan meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi; anggaran; pengawasan; serta diplomasi parlemen," katanya saat pidato dalam rangka HUT ke-81 DPR RI dan penyampaian laporan kinerja DPR RI Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (1/9/2026).
Lebih lanjut, Puan menerangkan bahwa pihaknya senantiasa terbuka terhadap segala kritik yang dilayangkan publik. Menurut pandangannya, kritikan bukanlah jurang pemisah antara parlemen dan warga, melainkan elemen penting dalam iklim demokratis untuk merawat kedekatan hubungan di antara kedua belah pihak.
Ia menyadari sepenuhnya bahwa kepercayaan publik tidak cukup dibangun lewat ucapan semata, melainkan melalui keselarasan antara aspirasi yang ditampung, kebijakan yang diputuskan, serta manfaat riil yang bisa dirasakan oleh masyarakat.
"Kami, DPR RI, akan menjadikan setiap kritik dan masukan sebagai pendorong untuk memperbaiki diri dan bertransformasi secara lebih baik dalam memenuhi harapan rakyat," ujarnya.
Di samping itu, ia menilai bahwa perwujudan cita-cita demokrasi hakikatnya adalah mengimplementasikan sistem pemerintahan yang berdaulat dari rakyat, oleh rakyat, serta untuk rakyat.
"Gagasan tersebut menegaskan bahwa rakyat bukan sekadar penerima keputusan negara, melainkan sumber legitimasi sekaligus tujuan dari penyelenggaraan kekuasaan negara," tuturnya.