JAKARTA - Walaupun menyandang status sebagai negara berpendapatan menengah atas, Indonesia nyatanya belum sepenuhnya menjamin tingkat kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakatnya.
Berdasarkan laporan Macro Poverty Outlook terbitan April 2026, sebanyak 64,2% penduduk Indonesia diproyeksikan masih berada di bawah standar garis kemiskinan upper-middle income Bank Dunia, yakni US$ 8,30 per kapita per hari menggunakan metode purchasing power parity (PPP) 2021.
Angka tersebut menempatkan posisi Indonesia di urutan keempat tertinggi di antara 11 negara ASEAN serta negara-negara pembanding (peers). Posisi Indonesia berada di bawah Timor-Leste sebesar 71,7%, India 70,7%, serta Laos di angka 68,6%. Sementara itu, negara-negara lain seperti Afrika Selatan mencatat 60%, Filipina 56,5%, Brasil 20,4%, Vietnam 17,9%, Argentina 14,5%, Thailand 10,1%, hingga Malaysia yang berada di level 1%.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyoroti perbandingan kondisi tersebut dengan Vietnam yang memiliki tingkat pendapatan per kapita relatif mirip.
Menurutnya, proporsi penduduk Vietnam yang berada di bawah standar US$8,30 PPP jauh lebih kecil karena struktur pertumbuhan ekonominya selama dua dekade terakhir bertumpu pada sektor manufaktur padat karya yang mampu menciptakan banyak lapangan pekerjaan serta mengerek kenaikan upah.
Yusuf menilai bahwa angka absolut dari proporsi penduduk di bawah standar tersebut jauh lebih krusial untuk diperhatikan daripada sekadar membandingkan peringkat dengan negara lain.
Standar US$ 8,30 PPP 2021 tersebut setara dengan kisaran Rp 1,2 juta hingga Rp 1,3 juta per orang setiap bulannya, atau sekitar Rp 5 juta per bulan untuk asumsi satu keluarga yang terdiri dari empat orang.
"Kalau dua pertiga penduduk berada di bawah ambang itu, ini menunjukkan bahwa masalah Indonesia bukan hanya kemiskinan ekstrem, tetapi rapuhnya daya beli masyarakat secara luas," jelas Yusuf, Senin (31/8).
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa kondisi tersebut menjelaskan alasan tingkat kemiskinan Indonesia tampak lebih tinggi dibandingkan Afrika Selatan maupun Filipina. Afrika Selatan memiliki tingkat konsumsi rata-rata masyarakat yang lebih tinggi, sedangkan distribusi konsumsi di Indonesia terkonsentrasi pada level yang relatif rendah.
Di sisi lain, Filipina terbantu oleh sokongan kuat dari remitansi pekerja migran yang langsung menopang konsumsi rumah tangga.
Status pendapatan menengah atas Indonesia sendiri diukur menggunakan metode Atlas berdasarkan PNB per kapita yang hanya mencerminkan rata-rata nasional, sehingga berbeda jauh dengan kondisi riil median pendapatan maupun konsumsi rumah tangga.
Situasi ini tecermin dari menyusutnya kelompok kelas menengah serta semakin membesarnya populasi masyarakat yang rentan turun kelas akibat tekanan ekonomi.
Akar permasalahan dari tingginya proporsi masyarakat di bawah standar tersebut tidak terlepas dari struktur pekerjaan nasional, di mana sekitar 60% pekerja masih bergantung pada sektor informal dengan tingkat produktivitas rendah.
Di saat yang sama, peran sektor manufaktur dalam perekonomian domestik terus mengalami penurunan jika dibandingkan dengan dua dekade lalu.
Menurut Yusuf, tantangan ini semakin berat karena pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini justru lebih banyak digerakkan oleh sektor padat modal seperti pertambahan serta pengolahan mineral. Sektor-sektor ini memang menghasilkan nilai tambah yang besar, namun memiliki daya serap tenaga kerja yang sangat terbatas.
Selain persoalan struktur tenaga kerja, kapasitas fiskal pemerintah turut menjadi kendala akibat rasio pajak yang masih tertahan di kisaran 10% hingga 12% dari PDB, sehingga ruang gerak untuk redistribusi pendapatan serta perluasan jaminan sosial menjadi terbatas.
Di samping itu, kerentanan masyarakat berpendapatan rendah terhadap fluktuasi harga pangan membuat kenaikan harga kebutuhan pokok langsung memukul tingkat kesejahteraan mereka.
Sebagai solusi, pemerintah disarankan agar menjadikan peningkatan produktivitas pekerjaan sebagai pilar utama kebijakan ekonomi.
Hilirisasi industri dinilai tidak boleh berhenti sebatas pembangunan smelter saja, melainkan harus merambah ke pengembangan industri fabrikasi, komponen, serta manufaktur berorientasi ekspor yang kompetitif demi menyerap tenaga kerja berupah layak.
Bersamaan dengan itu, program perlindungan sosial juga harus diperluas secara tepat sasaran agar mampu menjangkau kelompok masyarakat yang rentan turun kelas.
Berikut adalah daftar lengkap proyeksi garis kemiskinan Bank Dunia di kawasan ASEAN dan negara peers pada 2026:
- Timor-Leste – 71,7%
- India – 70,7%
- Laos – 68,6%
- Indonesia – 64,2%
- Afrika Selatan – 60%
- Filipina – 56,5%
- Brasil – 20,4%
- Vietnam – 17,9%
- Argentina – 14,5%
- Thailand – 10,1%
- Malaysia – 1,0%