JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah menolak tawaran pinjaman dari International Monetary Fund (IMF). Prabowo menegaskan Indonesia saat ini berupaya mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).
Prabowo mengemukakan bahwa pemerintah tetap membuka ruang bagi investasi, namun bersikap hati-hati dalam mengambil utang. Jika diperlukan, pihak pemerintah akan memilih sumber pendanaan dengan tingkat suku bunga sekecil mungkin.
"Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, Saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin," kata Prabowo.
Lebih lanjut, ia membeberkan adanya tawaran pinjaman dari IMF yang disampaikan kepada Menteri Keuangan sewaktu berada di Washington DC beberapa bulan lalu. Menurut Prabowo, jajaran pemerintah memilih untuk menolak tawaran tersebut.
"Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin... ditawarin apa, pinjaman dari IMF, kita tolak," ujar Prabowo.
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tetap sanggup menjalankan roda pembangunan tanpa bergantung pada lembaga keuangan internasional itu.
"Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF," tegasnya.
Dalam momentum yang serupa, Prabowo memaparkan langkah konkret pemerintah dalam melakukan efisiensi terhadap badan usaha milik negara (BUMN). Ia menyebutkan sebanyak 290 BUMN yang dianggap kurang produktif, berkinerja buruk, serta merugi telah ditutup dalam kurun waktu kurang dari dua tahun masa kepemimpinannya.
"Dalam kurang 2 tahun pemerintahan yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi kita tutup 290 BUMN," ucap Prabowo.
Menurut keterangannya, penutupan tersebut berhasil membukukan penghematan hingga Rp50 triliun.
"Dengan 290 BUMN kita telah menghemat 50 triliun, 50 triliun," ujarnya.
Pemerintah, sambung Prabowo, bakal terus melanjutkan proses konsolidasi BUMN sampai pengujung tahun berjalan. Ia menargetkan sedikitnya 700 BUMN kembali ditutup pada 31 Desember 2026.
"Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026 kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup," katanya.
Lewat konsolidasi tersebut, Prabowo memperkirakan total BUMN ke depan tinggal menyisakan sekitar 200 hingga 250 perusahaan saja. "Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250," ujar Prabowo.
Ia menaruh harapan besar agar kebijakan ini mampu memangkas biaya overhead serta biaya rutin hingga Rp100 triliun, termasuk di dalamnya alokasi untuk pengeluaran gaji jajaran direksi serta komisaris.
"Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris," kata Prabowo.
Selain itu, Prabowo turut menyampaikan bahwa efisiensi yang digencarkan pemerintah di berbagai lini telah mendatangkan penghematan melampaui Rp200 triliun serta mendekati angka Rp300 triliun per tahunnya.
"Dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun," ujarnya.
Di akhir pemaparannya, Prabowo menyatakan bahwa akumulasi dana hasil penghematan tersebut akan dialokasikan secara langsung demi menyokong program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
"Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, Saudara-saudara sekalian," tutur Prabowo.