JAKARTA - Penanganan gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) memasuki fase yang lebih kompleks. Bukan hanya korban dan kerusakan infrastruktur yang harus ditangani, pemerintah juga menghadapi gempa susulan yang masih tinggi, akses yang kembali terputus, kebutuhan air bersih, hingga persoalan pembiayaan tanggap darurat.
BMKG mencatat 4.638 gempa susulan hingga Jumat (21/8/2026) pukul 17.00 WIB setelah gempa utama M7,7 pada Sabtu (15/8/2026). Sebanyak 119 gempa dirasakan masyarakat dan 31 di antaranya berkekuatan di atas M5,0. Aktivitas gempa susulan diperkirakan masih berlangsung dalam 3–4 minggu ke depan.
Di lapangan, kondisi tersebut membuat proses pemulihan tidak berjalan lurus. Jalan yang sebelumnya berhasil dibuka kembali tertutup longsor, sejumlah jembatan kembali tidak dapat dilalui, dan distribusi bantuan sempat terganggu. Hingga Kamis (20/8/2026), Basarnas mencatat 78 orang meninggal dunia dan 970 orang luka-luka.
Pemerintah telah mengerahkan berbagai instrumen, mulai dari anggaran BNPB dan kementerian, alat berat, jembatan Bailey, jalur udara dan laut, hingga bantuan pangan.
Namun, muncul persoalan koordinasi pembiayaan: Kementerian PU menggunakan hampir Rp100 miliar dari anggarannya sendiri karena BNPB disebut mengalami keterbatasan dana. Untuk tahap rekonstruksi, Kementerian PU menyiapkan sekitar Rp610 miliar.
Mengapa pemulihan NTT belum bisa berjalan mulus? Salah satu hambatan terbesar adalah gempa susulan. Dalam 24 jam pertama tercatat 704 kejadian, kemudian 746 kejadian pada hari kedua. Aktivitas selanjutnya berada di kisaran 668, 649, dan 627 kejadian pada hari ketiga hingga kelima, sebelum kembali meningkat menjadi 802 kejadian pada hari keenam.
Gempa M5,6 pada 19 Agustus serta dua gempa M5,8 pada 20 Agustus juga memicu kerusakan susulan pada struktur bangunan dan jembatan yang sebelumnya telah terdampak, sekaligus menyebabkan longsor di sejumlah titik. BMKG menyebut aktivitas gempa susulan belum menunjukkan peluruhan yang signifikan.
Seberapa besar dampak terhadap korban? Angka korban berkembang seiring penanganan di lapangan. Pada 17 Agustus 2026, BNPB mencatat 68 orang meninggal dan 213 orang luka-luka. Tidak ada laporan orang hilang ketika data tersebut disampaikan.
Pada 20 Agustus 2026, Basarnas mencatat 78 orang meninggal dan 970 orang luka-luka. Basarnas juga menghadapi keterbatasan sarana.
Satu pesawat Dauphin yang digunakan untuk operasi pencarian dan pertolongan sempat tidak dapat beroperasi akibat gangguan pada sistem start. Selama menunggu perbaikan, operasi mengandalkan sarana laut dan darat.
Apa yang paling mendesak selain evakuasi? Akses dan distribusi bantuan. Kementerian PU mengerahkan alat berat untuk membuka jalan yang tertutup longsor.
Salah satu prioritas adalah jembatan menuju Pelabuhan Reo di Manggarai karena jalur tersebut berkaitan dengan distribusi BBM melalui depo Pertamina. Pemerintah juga mendatangkan jembatan Bailey dari NTB, Bali, Sulawesi Selatan, dan Surabaya.
Di Pulau Palue, Sikka, jalan lingkar pulau sempat tertutup total dan membuat wilayah tersebut terisolasi selama beberapa hari sehingga pengiriman bantuan sangat terganggu.
Karena karakter NTT merupakan wilayah kepulauan, Kementerian Perhubungan juga mengandalkan jalur laut sebagai alternatif ketika akses darat sulit. Dari tujuh pelabuhan di wilayah terdampak, dua terminal mengalami kerusakan, sementara kondisi sisi laut masih baik.
Bagaimana kondisi layanan dasar? Air bersih menjadi salah satu persoalan. Sistem penyediaan air minum atau SPAM mengalami kerusakan sehingga pengungsi mengalami kekurangan air.
Untuk sementara, pemerintah mengandalkan mobil tangki dan hidran, sementara karakter sejumlah wilayah di Flores yang relatif kering menjadi tantangan tersendiri. Di sektor kesehatan, Kementerian PU masih melakukan penilaian terhadap kerusakan rumah sakit.
Dalam kunjungannya ke RSUD Dr. T.C. Hillers Sikka, Wapres Gibran Rakabuming melihat kerusakan fasilitas ICU dan meminta pasien yang membutuhkan perawatan lebih lanjut segera dirujuk ke rumah sakit dengan tingkat layanan lebih tinggi. Ia juga meminta rumah sakit lapangan dipercepat pembangunannya.
Pada sektor telekomunikasi, dari 794 BTS yang terdampak di 11 kabupaten/kota, 683 site atau 86,02% telah pulih hingga 16 Agustus pukul 18.00 WIB. Proses pemulihan masih terus berlanjut setelahnya. Gangguan terutama disebabkan power failure pada 701 site dan gangguan jaringan transmisi pada 93 site.
Apakah kebutuhan pangan pengungsi aman? Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan stok beras di NTT sekitar 39.000 ton, sedangkan kebutuhan pengungsi diperkirakan sekitar 300 ton per bulan. Pemerintah menyebut stok tersebut cukup untuk kebutuhan hingga satu tahun.
Pemerintah juga menyiapkan 200 ton beras untuk Kabupaten Manggarai. Total bantuan beras untuk empat kabupaten terdampak mencapai 5.386 ton, terdiri atas bantuan bencana dan bantuan pangan reguler dengan nilai sekitar Rp75,4 miliar.
Selain pangan, pemerintah menyiapkan pemulihan mata pencaharian. Kementan menyatakan akan membantu memperbaiki sawah dan irigasi tersier, menyediakan benih dan alat mesin pertanian, serta mengganti tanaman perkebunan yang rusak seperti kopi, kakao, dan kelapa.
Dari mana anggaran tanggap darurat berasal? Ini menjadi salah satu persoalan yang disorot dalam penanganan bencana. Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan Kementerian PU sementara menggunakan hampir Rp100 miliar dari anggaran internal untuk pekerjaan tanggap darurat.
Menurutnya, anggaran tanggap darurat pada dasarnya berada di BNPB, tetapi BNPB juga mengalami keterbatasan dana sehingga Kementerian PU menggunakan anggaran yang tersedia agar pekerjaan di lapangan tidak tertunda. Dana tersebut berasal dari sejumlah direktorat jenderal terkait, termasuk Bina Marga, Cipta Karya, dan Sumber Daya Air.
Mekanisme pengembalian anggaran tersebut akan dibicarakan kembali dengan Kementerian Keuangan. Untuk kebutuhan rekonstruksi setelah fase darurat, Kementerian PU menyiapkan sekitar Rp610 miliar, antara lain untuk jalan dan jembatan, sistem air minum, fasilitas kesehatan, serta infrastruktur lainnya.
Apakah pemerintah memiliki cadangan anggaran lain? Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah telah menyiapkan mekanisme pembiayaan bencana secara berlapis.
Pada tahap awal, pemerintah akan mengoptimalkan alokasi anggaran BNPB. Purbaya menyebut masih terdapat sekitar Rp5 triliun dana BNPB, meski sebagian mungkin telah digunakan. Jika kebutuhan meningkat, pemerintah dapat melakukan injeksi tambahan yang bersumber dari PNBP.
Pemerintah juga menyiapkan dana siaga atau on call dalam APBN yang dapat ditarik untuk kebutuhan darurat. Untuk pembangunan kembali fasilitas publik yang tidak dapat dibiayai melalui BNPB, diperlukan koordinasi dengan kementerian/lembaga teknis terkait.
Apakah pemerintah akan menerima bantuan internasional? Untuk saat ini, belum. Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah masih mampu menangani kebutuhan bencana berdasarkan perkembangan di lapangan dan belum membuka opsi penerimaan bantuan internasional.
Pemerintah masih memenuhi kebutuhan logistik dan pengungsi serta mulai mengidentifikasi kebutuhan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap.
Pernyataan tersebut muncul meski Australia, Palestina, Iran, Uni Eropa, dan Malaysia telah menyampaikan simpati atau menawarkan dukungan. Iran menawarkan bantuan kemanusiaan dan medis, sementara Uni Eropa menawarkan sistem observasi satelit Copernicus untuk mendukung pencarian, penyelamatan, dan pemetaan wilayah.
Apa yang diminta DPR? Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta pemerintah tidak saling menunggu hanya karena persoalan sumber anggaran. Menurutnya, Kementerian PU dapat menggunakan anggaran yang tersedia untuk kebutuhan darurat, termasuk jika kebutuhan melampaui Rp100 miliar.
Lasarus menilai kondisi di lapangan tidak memungkinkan pemerintah menunggu penyelesaian persoalan pendanaan karena akses masih terganggu dan kebutuhan masyarakat harus segera dipenuhi. Ia juga menyoroti kebutuhan air bersih dan mengusulkan sumur bor sederhana sebagai salah satu alternatif.
Apa yang perlu dicermati selanjutnya? Hal paling dekat adalah aktivitas gempa susulan. BMKG memperkirakan rangkaian tersebut masih berlangsung 3–4 minggu dan belum menunjukkan peluruhan yang signifikan.
Masyarakat diminta menghindari bangunan yang retak atau rusak dan mengikuti pembaruan resmi BMKG yang diterbitkan dua kali sehari.
Di sisi pemerintah, perhatian berikutnya mencakup pembukaan kembali akses jalan dan jembatan, pemulihan air bersih dan telekomunikasi, perbaikan fasilitas kesehatan, pemenuhan pangan, serta transisi dari tanggap darurat menuju rekonstruksi dan pembangunan hunian.
Persoalan pembiayaan juga akan terus menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Kementerian PU sudah menggunakan hampir Rp100 miliar dari anggarannya untuk kebutuhan awal, sementara sekitar Rp610 miliar disiapkan untuk rekonstruksi.
Pada saat yang sama, pemerintah pusat telah menyiapkan mekanisme pembiayaan tambahan apabila kebutuhan di lapangan meningkat.