JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menjamin kelancaran arus logistik di Nusa Tenggara Timur (NTT) pascabencana gempa bermagnitudo 7,7 yang terjadi pada Sabtu (15/8/2026) lalu.
Dudy menegaskan, meskipun sarana bandara, pelabuhan, hingga akses transportasi darat mengalami kerusakan, proses penyaluran logistik sampai saat ini terus berjalan.
“Di sana lancar, memang ada distribusi yang terhambat karena jalannya yang terkena longsoran,” ujarnya di kawasan Stasiun Manggarai, Jumat (21/8/2026).
Langkah mengoptimalkan penyaluran bantuan beserta pasokan logistik lewat jalur laut menjadi pilihan pemerintah untuk area yang sulit dijangkau dari darat, mengingat kondisi geografis NTT yang merupakan wilayah kepulauan.
Pengoptimalan angkutan laut dioperasikan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan, penyesuaian skema operasional armada kapal jika diperlukan, hingga pengamanan serta pengecekan sarana pelabuhan demi menjamin konektivitas dan layanan transportasi laut tetap beroperasi secara aman.
Prioritas dukungan transportasi laut diarahkan pada pengangkutan logistik kebutuhan pokok, peralatan penanganan bencana, petugas medis, relawan, serta personel yang terlibat pada tindakan tanggap darurat maupun pemulihan.
Sebagai wujud dukungan pada penanganan bencana, Kementerian Perhubungan membebaskan biaya 100% untuk pengiriman bantuan logistik kemanusiaan yang memanfaatkan kapal PSO PT Pelni.
Fasilitas bebas biaya ini turut berlaku bagi personel yang bertugas dalam upaya penanggulangan bencana, seperti prajurit TNI, Polri, tenaga medis, dan relawan resmi. Sementara itu, sokongan biaya asuransi untuk muatan bantuan kemanusiaan bakal disokong melewati dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) PT Pelni.
Mengenai fasilitas di area bandara maupun pelabuhan yang terdampak, Dudy menyampaikan bahwa pihak terkait sudah membersihkan lokasi terdampak dari puing-puing serta segera melangsungkan perbaikan.
Mengenai pembiayaan untuk perbaikan tersebut, Dudy memastikan bakal memanfaatkan alokasi anggaran yang ada saat ini lantaran tergolong situasi darurat.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut turut mengutarakan bahwa Kemenhub segera melangsungkan peninjauan teknis guna memetakan tingkat kerusakan, kebutuhan penanganan, serta tahapan pemulihan fasilitas pelabuhan yang terdampak.
“Hasil asesmen tersebut akan menjadi dasar penetapan langkah perbaikan serta kebutuhan pendanaan yang akan dialokasikan melalui APBN Kementerian Perhubungan sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Dirjen Perhubungan Laut Muhammad Masyhud.