JAKARTA — Penguatan data emisi gas metana menjadi salah satu kebutuhan mendesak dalam membenahi sistem pengelolaan sampah di Indonesia. World Resources Institute (WRI) Indonesia mendorong pihak pemerintah untuk memperkokoh sistem pengukuran, pemantauan, verifikasi, dan pelaporan (measurement, reporting and verification/MRV) supaya kebijakan peredaman emisi dari sektor limbah dapat terukur secara presisi.
Langkah ini disuarakan WRI Indonesia melalui inisiatif SMART Waste Indonesia dengan sokongan Global Methane Hub. Hasil analisis yang telah berjalan sejak 2024 tersebut diserahkan secara resmi kepada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) pada Rabu (19/8/2026).
Catatan dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLH/BPLH memperlihatkan bahwa sekitar 96% dari 511 tempat pemrosesan akhir (TPA) di tanah air masih menerapkan skema pembuangan terbuka (open dumping). Hal ini menjadi sorotan kritis mengingat limbah organik masih mendominasi total timbulan sampah dan berpotensi memicu emisi metana sewaktu terurai tanpa oksigen.
Sepanjang tahun 2025, estimasi volume sampah di Indonesia menyentuh 144.000 ton per hari. Namun, baru sekitar 25% saja yang terdata terkelola dengan baik. Ketimpangan ini mengindikasikan tingginya volume limbah yang berisiko tertimbun di TPA dan menghasilkan emisi gas metana.
Di lain sisi, mutu data serta inventarisasi emisi nasional masih dibatasi oleh berbagai kendala. Kalkulasi emisi masih terikat pada perkiraan metodologis, sementara pengawasan fisik di lokasi belum berjalan maksimal.
Dorong Metode Tier 2 IPCC
Lewat program SMART Waste Indonesia, WRI Indonesia merekomendasikan penerapaan metode Tier 2 dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) guna memperkuat sistem inventarisasi emisi metana sektor limbah.
Skema ini berfokus pada pemanfaatan data aktivitas lokal serta faktor emisi spesifik negara (country-specific emission factor). Berdasarkan penilaian WRI Indonesia, penggunaan data yang lebih spesifik dapat menyajikan estimasi emisi yang jauh lebih presisi ketimbang kalkulasi yang memakai asumsi emisi secara umum.
Usulan tersebut ditopang oleh tiga agenda utama, yakni pemetaan komposisi limbah, pemantauan emisi metana, serta pembuatan Methane Emission Toolbox (MET). Sarana instrumen ini dirancang guna mendukung peningkatan kualitatif data persampahan nasional yang terintegrasi di SIPSN.
Riset komposisi sampah dilakukan di lima TPA yang mewakili profil daerah berbeda, yaitu Solok, Surabaya, Balikpapan, Mataram, dan Gorontalo. Temuan studi pada 2025 menunjukkan bahwa 52,02% dari timbulan sampah di TPA tersebut merupakan limbah organik, sedangkan 12,83% berupa material kertas.
Kedua jenis limbah ini memicu lahirnya metana saat membusuk di kondisi hampa udara. Selain mengancam lingkungan, penumpukan gas metana di area TPA juga meningkatkan risiko terjadinya kebakaran fatal.
Di samping pemetaan komposisi, SMART Waste Indonesia turut memantau pergerakan emisi metana menggunakan armada drone dan sensor khusus di TPA Benowo (Surabaya) serta TPA Galuga (Bogor). Agenda ini melibatkan pemerintah daerah lewat ruang dialog demi merumuskan arahan kebijakan dan memperkuat sistem inventarisasi emisi nasional.
Haruki Agustina, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim KLH/BPLH yang mewakili Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Mohammad Jumhur Hidayat, mengutarakan bahwa sektor pengelolaan limbah memiliki andil krusial dalam pemenuhan target reduksi emisi gas rumah kaca.
“Pengelolaan sampah memiliki peran penting dalam agenda pembangunan rendah emisi dan penanganan perubahan iklim di Indonesia. Pemerintah terus mendorong sektor limbah untuk berkontribusi dalam pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca nasional, salah satunya melalui penyusunan peta jalan sektor limbah," katanya, dikutip dari siaran pers, Kamis (20/8/2026).
Pengelolaan dari Sumber
Country Director WRI Indonesia Nirarta Samadhi menekankan bahwa pencegahan emisi metana wajib dieksekusi sebelum limbah terangkut ke TPA. Langkah ini mencakup pembatasan serta pemilahan sampah dari tingkat rumah tangga, pemrosesan limbah organik, hingga pembenahan sistem TPA dan konversi gas metana.
“Inisiatif WRI melalui SMART Waste Indonesia menunjukkan bahwa mitigasi metana tidak dapat hanya dilakukan ketika sampah sudah berada di TPA. Upaya perlu dimulai dari pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber, pengalihan dan pengolahan sampah organik, hingga peningkatan pengelolaan TPA dan pemanfaatan gas metana," kata Nirarta.
Langkah penguatan data dan sistem MRV ini sepatutnya berjalan selaras dengan pergeseran paradigma pengelolaan sampah—dari pola lama kumpul–angkut–buang menuju penanganan di tingkat sumber melalui penghematan timbulan, pemisahan jenis sampah, peningkatan daur ulang, pemrosesan limbah organik, serta pemangkasan kuota sampah ke TPA.
Manjyot Ahluwalia, Regional Lead Asia Global Methane Hub, menilai bahwa penguatan skema pengawasan dan pelaporan dapat menjadi fondasi utama bagi negara-negara Global South dalam menanggulangi emisi metana dari sektor sampah.
“Indonesia menunjukkan kepada negara-negara Global South bahwa penanganan emisi metana dari sektor persampahan dapat dilakukan melalui proses monitoring dan pelaporan yang transparan, pengelolaan sampah berbasis data, serta pengelolaan sampah yang responsif terhadap iklim, baik di tingkat nasional maupun subnasional. Inisiatif SMART Waste Indonesia menunjukkan bagaimana ilmu pengetahuan, teknologi, data, dan kolaborasi kelembagaan dapat membantu memperkuat basis bukti untuk pengambilan keputusan di sektor persampahan.”
Berbekal sistem pemantauan yang padu, pihak pemerintah dapat memetakan simpul emisi dan kawasan prioritas, sekaligus merancang langkah intervensi paling efisien. Data terpadu ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengarahkan investasi ke fasilitas pengelolaan sampah yang memiliki daya reduksi emisi lebih tinggi.
Penguatan sistem MRV dan utilisasi data lewat SMART Waste Indonesia diharapkan mampu menyokong pencapaian target Zero Waste Zero Emission (ZWZE) secara terukur berbasis bukti ilmiah, termasuk dalam urusan pemantauan, pelaporan, dan verifikasi realisasi pengurangan emisi metana.