JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa Sekolah Rakyat (SR) tidak membuka jalur pendaftaran bagi calon peserta didik. Seluruh siswa yang menempuh pendidikan di sekolah tersebut direkrut melalui mekanisme penjangkauan langsung atau sistem "jemput bola".
"Tim yang turun mendata langsung ke masyarakat, data itu kemudian disampaikan kepada kepala daerah dan selanjutnya disampaikan ke kami untuk selanjutnya ditetapkan sebagai siswa," ucapnya saat acara Open House Sekolah Rakyat bagi orang tua dan siswa di Sentra Bahagia UPT Kementerian Sosial, Medan, Senin (15/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa proses rekrutmen tidak dilakukan secara terbuka, melainkan berbasis pada penjangkauan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang difokuskan bagi keluarga di desil terbawah.
Oleh karena itu, jika terdapat Sekolah Rakyat yang membuka sistem pendaftaran, maka hal tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran karena tidak sesuai dengan peruntukan program.
"Sekolah Rakyat ini merupakan program dari Presiden Prabowo Subianto agar anak-anak dari keluarga prasejahtera bisa mempunyai mimpi yang sama dengan anak-anak dari keluarga yang mampu," ujarnya.
Saat ini, pembangunan gedung SR di berbagai daerah masih berlangsung. Khusus di Kota Medan, pembangunan gedung yang berlokasi di Jalan Flamboyan Raya telah mencapai progres 80 persen dan dijadwalkan siap beroperasi pada Juli 2026.
Sembari menunggu penyelesaian gedung, kegiatan belajar-mengajar sementara waktu menggunakan fasilitas gedung milik pemerintah.
Meskipun menyasar keluarga prasejahtera, SR dirancang dengan fasilitas modern berbasis digital. Selain itu, para siswa akan tinggal di asrama dengan pendampingan dari pembina yang kompeten.
"Kami mendekatkan para siswa dengan teknologi modern yang saat ini sudah menjadi kebutuhan secara global," pungkasnya.